6 Hal yang Tidak Boleh Diserang Saat Perang

Dalam konflik bersenjata, warga sipil sering kali menjadi korban tak berdosa yang terjebak dalam kengerian perang. Mereka adalah bagian paling rentan dalam masyarakat, dan hak-hak mereka untuk hidup aman dan damai sering kali terabaikan. 

Dalam konteks ini, ada lima objek yang secara moral dan etis dianggap haram untuk diserang selama konflik bersenjata. Objek-objek ini menjadi penanda batas antara kemanusiaan dan ketidakadilan, yang seharusnya dihormati oleh semua pihak yang terlibat dalam perang.

1. Pelarangan Penargetan Warga Sipil

Dalam ketentuan tersebut, tindakan menyerang dilarang secara tegas terhadap warga sipil. Dilansir dari sumber di rcc.org, pembatasan penyerangan hanya berlaku untuk anggota penuh angkatan bersenjata yang terlibat dalam konflik, dengan pengecualian untuk personel medis dan personel keagamaan.

Hukum ini juga menekankan bahwa definisi serangan tidak hanya merujuk pada operasi ofensif, melainkan mencakup segala bentuk tindakan kekerasan terhadap musuh, baik itu dalam konteks serangan (ofensif) maupun dalam situasi pertahanan. 

Selain melibatkan pelaku penyerangan, hukum humaniter internasional juga secara tegas melarang segala bentuk tindakan teror di kalangan masyarakat sipil, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 52 Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut tidak hanya mencakup situasi konflik terbuka, tetapi juga melibatkan tindakan yang dapat merugikan warga sipil dalam situasi apapun.

2. Bangunan Bermuatan Potensi Bahaya dan Signifikansi Vital

Ketentuan hukum juga mengatur bahwa dalam situasi konflik, dilarang secara spesifik menargetkan bangunan yang memiliki potensi bahaya tinggi. Sebagai contoh, penyerangan diarahkan pada struktur dan fasilitas tertentu seperti bendungan, tanggul, serta pembangkit listrik tenaga nuklir yang memiliki dampak kemanusiaan yang sangat signifikan bagi populasi di sekitar wilayah perang.

Dalam hal ini, regulasi tersebut memastikan bahwa objek-objek vital dengan dampak potensial yang merugikan bagi warga sipil mendapat perlindungan khusus. Pembatasan ini dirancang untuk mencegah konsekuensi kemanusiaan yang ekstrem yang dapat timbul akibat serangan terhadap bangunan-bangunan strategis tersebut, menciptakan lapisan perlindungan lebih lanjut untuk keamanan dan kesejahteraan masyarakat yang terdampak.

3. Perlindungan Terhadap Tenaga Medis dan Fasilitas Kesehatan

Selain melibatkan warga sipil, pihak yang terlibat dalam konflik diharuskan untuk menghormati dan tidak menyerang tenaga medis. Aturan ini tercantum dalam Hukum Humaniter Internasional, yaitu Aturan 25, yang secara khusus menegaskan bahwa personel medis wajib dihormati dan diberikan perlindungan dalam setiap konteks konflik. Penting untuk dicatat bahwa hak perlindungan mereka dapat terhapus jika mereka terlibat dalam tindakan yang merugikan pihak lawan di luar batas fungsi kemanusiaan mereka.

Selain melibatkan personel medis, ketentuan ini juga mencakup satuan medis dan sarana transportasi medis. Melalui Hukum Internasional, serangan terhadap personel medis dan fasilitas kesehatan yang memajang lambang khusus dari Konvensi Jenewa juga dilarang dengan tegas. Upaya ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan integritas personel dan sarana medis yang terlibat dalam penyelamatan nyawa dan pemulihan kesehatan, sekaligus memberikan pijakan moral dalam pelaksanaan tindakan militer.

4. Perlindungan bagi Individu yang Terdampak Konflik Bersenjata atau Korban Perang

Dalam konteks ini, keberlakuan perlindungan terhadap individu yang menjadi korban konflik bersenjata diatur secara rinci dalam Konvensi Jenewa tahun 1949. Mengutip sumber dari scholarhub.ui.ac.id, konvensi ini dirancang untuk mengelola dan memastikan perlindungan yang adekuat bagi individu yang terdampak dampak kekejaman perang, mulai dari awal hingga akhir konflik. Selain itu, Konvensi Jenewa ini menekankan urgensi penyelamatan terhadap semua pihak yang terkena dampak, baik itu anggota angkatan bersenjata yang mengalami luka, sakit, atau terdampar, maupun warga sipil yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran.

Dengan fokus pada upaya penyelamatan, konvensi tersebut mencerminkan komitmen dalam memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap semua individu yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung oleh konflik bersenjata. Dengan demikian, Konvensi Jenewa berperan sebagai kerangka kerja yang penting dalam menegakkan hak asasi manusia dan norma kemanusiaan dalam situasi perang yang sulit.

5. Objek Warisan Budaya

Pihak yang terlibat dalam konflik dilarang secara tegas untuk melakukan serangan militer terhadap objek-objek warisan budaya, yang meliputi tidak hanya monumen arsitektur atau sejarah, tetapi juga mencakup buku, museum, situs arkeologi, karya seni, perpustakaan, dan berbagai bangunan lainnya yang memiliki nilai warisan budaya. 

Aturan ini dirancang untuk mencegah kerusakan yang tak tergantikan pada objek-objek warisan budaya, terutama ketika terjadi serangan udara dengan skala yang luas. Dengan mengakui nilai penting objek-objek ini sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas budaya, regulasi ini menunjukkan perhatian khusus terhadap pelestarian dan penghormatan terhadap warisan budaya dalam konteks konflik bersenjata.

6. Kota dan Pedesaan

Selain melibatkan korban konflik, pihak militer dilarang dengan tegas menyerang wilayah tempat tinggal musuh. Prinsip ini bersumber dari ketentuan yang tertuang dalam Konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907, yang secara khusus menegaskan bahwa tindakan pemboman terhadap kota, desa, dan struktur bangunan tempat tinggal yang tidak dijadikan posisi pertahanan adalah dilarang. 

Konvensi ini, yang mengatur aspek penggunaan senjata dan metode perang di darat, juga menjadikan larangan terhadap penjarahan terhadap suatu wilayah atau kota sebagai bagian integral dari norma-norma kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi selama konflik. Dengan demikian, regulasi ini bukan hanya menghindarkan kerusakan fisik pada tempat tinggal musuh, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga integritas masyarakat sipil dan struktur kota selama periode konflik bersenjata.

Penutup

Saat kita membahas dampak konflik bersenjata pada warga sipil, penting untuk mengingat bahwa keadilan dan kemanusiaan harus menjadi pijakan utama dalam setiap tindakan. Melindungi objek-objek yang dianggap haram untuk diserang merupakan langkah awal menuju dunia yang lebih adil dan damai. 

Seiring dengan upaya internasional untuk memperkuat norma-norma kemanusiaan dalam konflik bersenjata, kita berharap bahwa pemahaman tentang objek-objek penting yang tidak boleh diserang ini dapat menjadi landasan bagi upaya bersama dalam mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan. Dengan menghormati dan melindungi warga sipil serta objek-objek penting ini, kita dapat menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh umat manusia.